Suaraalapalap.com, SURABAYA – Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas), elemen pemuda, hingga mahasiswa di Jawa Timur (Jatim) resmi menandatangani Pakta Kesepahaman dan Komitmen Bersama sebagai langkah strategis untuk memastikan wilayah Jatim tetap aman, damai, dan kondusif. Deklarasi tersebut dirangkai dalam acara Dialog Kebangsaan bertajuk “Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi dan Ruang Digital” yang berlangsung di resto & cafe NINE, Jalan Mayjend Sungkono, Surabaya. Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan tokoh penting, di antaranya Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen Rudy Saladin, Kepala Bakesbangpol Jatim Eddy Supriyanto, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, serta Ketua FKUB Jatim A. Hamid Syarif. Turut hadir pula perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, GP Ansor Jatim, Ketua MUI Jatim, Ketua PSHT 16, Ketua PSHT 17, Pemuda Pancasila, Maluku Satu Rasa (M1R), Aliansi Madura Indonesia, MADAS, Organisasi Cipayung Plus, BEM Nusantara, hingga perwakilan berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan lainnya.
Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat atas sinergi yang terjalin dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia secara tegas membantah isu yang beredar terkait potensi kerusuhan di Jatim menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. “Saya sampaikan secara terbuka bahwa fakta di lapangan tidak ada indikasi yang membenarkan itu. Tidak ada ancaman. Jawa Timur aman dan terkendali,” tegas Nanang. Ia juga mengimbau para pimpinan organisasi untuk senantiasa mengedepankan iklim yang tertib dan demokratis dalam setiap kegiatan serta siap memfasilitasi dan mengamankan agar setiap perbedaan diselesaikan di meja musyawarah.
Sementara itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menekankan bahwa upaya menjaga persatuan bangsa saat ini tidak cukup hanya berfokus pada ruang fisik, tetapi juga harus menyentuh ruang digital. Menurutnya, diseminasi nilai-nilai persatuan di ruang digital menjadi sangat krusial mengingat Jatim mencatatkan tingkat aksesibilitas digital sebesar 83,41 persen, yang tergolong lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. “Jadi menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik. Tapi ternyata diseminasi ini sangat penting kita lakukan di ruang digital,” ujar Khofifah. Ia menambahkan bahwa dinamika perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, selama dapat dikelola dengan bijak dan tidak memicu perpecahan. “Perbedaan pendapat iya, tapi perbedaan pendapat jangan sampai berubah menjadi permusuhan. Kita ini sudah terbiasa membangun tepo seliro, gotong royong,” pungkasnya.
Puncak acara ditandai dengan penandatanganan pakta kesepahaman yang dilakukan secara simbolis oleh Kapolda Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, Ketua PSHT 16, Ketua PSHT 17, serta Ketua Maluku Satu Rasa (M1R). Kesepuluh poin komitmen bersama yang dideklarasikan meliputi menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; menolak segala bentuk intoleransi, diskriminasi, politik identitas, ujaran kebencian, provokasi, serta tindakan kekerasan yang berpotensi memecah belah bangsa; berkomitmen menjaga kerukunan antarumat beragama, suku, budaya, dan golongan melalui jalur dialog dan musyawarah; mendorong pemanfaatan ruang digital secara sehat, cerdas, beretika, dan bertanggung jawab serta aktif melawan hoaks dan disinformasi; berpartisipasi aktif dalam menjaga kamtibmas melalui komunikasi yang kuat dan deteksi dini potensi konflik; mendukung penuh upaya Pemerintah, TNI, dan Polri dalam memelihara stabilitas keamanan; mengajak masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi tak terverifikasi; menjaga kondusivitas wilayah Jatim menjelang dan selama peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026; memperkuat sinergi dan kolaborasi antarormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan media massa; serta siap menjadi pelopor persatuan dan penyebar narasi positif guna memperkuat semangat gotong royong dan kebangsaan. Deklarasi ini diharapkan menjadi momentum penting bagi seluruh elemen masyarakat Jawa Timur untuk terus merawat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah ancaman polarisasi yang kian masif di ruang digital.
